Sejarah Pengadilan

SEJARAH PERKEMBANGAN

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

A.SEJARAH SINGKAT JAKARTA

Dari berbagai sumber menjelaskan bahwa Jakarta dahulu adalah sebuah bandar pelabuhan internasional yang terletak di kawasan muara sungai Ciliwung yang saat itu terkenal dengan nama Pelabuhan Kalapa di bawah kekuasaan Prabu Sunda Padjadjaran. Bandar yang kemudian masyhur dengan nama Sunda Kalapa ini merupakan jalur pelayaran penting di Asia Tenggara dan nusantara dari Timur Tengah dan Asia melalui Pattani – Darussalam – Samudera Pasai – Malaka – Palembang – Banten – Kalapa – Cirebon – Demak dan Jawa Timur.

Ketika Portugis pada tahun 1511 menguasai Malaka dan pada tahun 1512 menguasai Samudera Pasai, mereka berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Adipati Kalapa, bahkan kemudian menguasainya. Para pedagang Bandar Kalapa yang merasa terdesak meminta perlindungan kepada Sultan Trenggono Demak, maka dikirimlah pasukan gabungan Kerajaan Demak dan Kasultanan Cirebon di bawah panglima Fatahillah untuk membebaskan Kadipaten Kalapa. Portugis menyerah pada tanggal 22 Juni 1527 dan kekuasaan atas Kalapa diambil alih oleh Demak. Oleh Panglima Fatahillah nama Kalapa diubah menjadi Jayakarta dengan status Kadipaten di bawah Kesultanan Banten. Tanggal peristiwa ini kemudian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sementara melalui Keputusannya Nomor 6/D/K/1956 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Jakarta.

Jayakarta seiring berjalannya waktu berubah menjadi bandar yang bernuansa Islami yang sangat maju dan berjaya selama hampir satu abad hingga datangnya Koloni Belanda berbendera VOC di bawah komando JeanPieterszoon Coen yang menjajah, membumi-hanguskan, memusnahkan, serta meluluhlantakkan Jayakarta pada 30 Mei 1619. Seketika itu juga kekuasaan Jayakarta diambil alih dan diganti namanya menjadi Batavia. Penduduk Jayakarta yang mayoritas beragama Islam diusir dari Batavia yang mengakibatkan mereka eksodus ke sebuah kampung kecil di luar Batavia yang bernama Jatinegara (masuk wilayah Jakarta Timur sekarang) dan ke Bogor.  

      WILAYAH MEESTER CORNELIS

Pada tahun-tahun pertama Belanda menguasai Batavia, Jatinegara dijadikan tempat pelayanan dan pengajaran agama Kristen oleh seorang misionaris asal Belanda bernama Cornelis Senen. Meester adalah gelar kehormatan bagi Cornelis Senen karena statusnya sebagai seorang guru. Gelar itu melekat hingga Cornelis Senen sehari-hari dipanggil oleh masyarakat dan pemerintah kolonial dengan sebutan Meester Cornelis. Akhirnya wilayah Jatinegara dan sekitarnya lebih dikenal dengan sebutan wilayah Meester Cornelis. Oleh karena itu sewaktu Belanda membagi Batavia menjadi dua wilayah pemerintahan Gemeente (kota praja) pada tahun 1924, salah satu nama Pemerintahan Gemeente itu adalah Pemerintahan Gemeente Meester Cornelis (bukan Jatinegara) di samping pemerintahan GemeenteBatavia.

Sebutan nama wilayah Meester Cornelis ini terus menerus dipergunakan oleh pemerintahan Belanda hingga datangnya tentara Jepang yang mengambil alih kekuasaan jajahan Belanda pada tahun 1942. Jepang sebagai penguasa baru menata pemerintahannya termasuk menata pemerintahan wilayah MeesterCornelis yang sejak 1 Januari 1936 status pemerintahan gemeente atau kota prajanya dihapus dan digabung menjadi satu dengan Batavia, diresmikan sebagai kawedanan dengan nama Kawedanan Jatinegara (tidak lagi Meester Cornelis) bersama-sama dengan peresmian berdirinya Kawedanan Penjaringan, Kawedanan Mangga Besar, Kawedanan Tanjung Priok, Kawedanan Tanah Abang, Kawedanan Gambir, dan Kawedanan Pasar Senen.

Pembicaraan tentang nama wilayah Meester Cornelis ini menjadi sangat penting sehubungan dengan sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Jakarta, karena selama zaman Penjajahan Belanda Pengadilan Agama Jakarta pernah eksis di wilayah tersebut dengan nama Pengadilan Agama Meester Cornelis yang wilayah yuridiksinya meliputi Batavia, Meester Cornelis sendiri, Tangerang, Bekasi dan Cikarang.

      METROPOLITAN WELTEVREDEN

Pada tahun 1620 Jean Pieterszoon Coen sebagai Gubernur Jendral VOC membangun gedung kantor pusat pemerintahan di Jalan Fatahillah Nomor 1 (Jakarta Barat sekarang). Saat ini gedung tersebut dijadikan stadiuc VOC atau Musium Sejarah Jakarta. Gedung ini, kecuali sebagai pusat pemerintahan Gubernur Jendral VOC, juga sebagai kantor Raad van Yustisi, Raad van Hindi, penjara dan kantor catatan sipil. Pemerintahan VOC berlangsung sampai tahun 1799 (180 tahun), kemudian penjajahannya dilanjutkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda hingga tahun 1942 (143 tahun), dan dilanjutkan oleh penjajah Jepang  hingga proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 (3 tahun).

Pemerintahan kolonial Belanda dengan bendera VOC bermarkas di Jl. Fatahilah No. 1, Jakarta Barat sampai tahun 1704, karena oleh Jacop Mossal, Gubernur Jendral pada waktu itu pusat pemerintahan dipindah ke istana di tikungan Ciliwung dalam wilayah Weltevreden. Weltevreden adalah satu kawasan meliputi daerah Gambir, Senin dan Tanah Abang yang pada tahun 1648 oleh VOC dihadiahkan kepada Anthonij Paviljoun, seorang pengusaha Belanda yang kemudian dibangun komplek peristirahatan, tepatnya sekarang ditempati Rumah Sakit Angkatan Darat.

Weltevredensebagai wilayah elit Ibu Kota saat itu yang namanya lebih terkenal dari pada Batavia, selanjutnya menjadi pusat pemerintahan Batavia dengan beberapa kali berpindah dari tikungan Ciliwung oleh Gubernur Jendral Jacob Mossel (1704 – 1761), kemudian oleh Gubernur Jendral Van Der Parra dipindah ke Istana Weltevreden (1767 – 1809), Kemudian oleh Pemerintahan Daendels dipindahkan ke istana di Lapanganh Banteng, kini gedung Keuangan (1809–1821) dan akhirnya pada tahun 1821 pemerintah kolonial Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Istana Negara yang sekarang terkenal dengan Istana Merdeka.

Setelah Indonesia Merdeka, Jakarta tetap dilanjutkan statusnya sebagai ibukota negara yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Istana Merdeka dengan beberapa kali perubahan nama sebagai berikut:

1. Pada bulan September 1945, Pemerintah Kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta;
2. Pada tanggal 24 Maret1950, Nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta diubah menjadi Kota Praja Jakarta;
3. Pada tanggal 18 Januari 1958, Nama Kota Praja Jakarta diubah menjadi Kota Praja Jakarta Raya;
4. Pada Tahun 1961 dengan PP nomor 2 tahun 1961, Nama Kota Praja Jakarta Raya diubah menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya;
5. Pada tanggal 31 Agustus 1964 dengan UU nomor 10 tahun 1964, Nama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya diubah menjadi Jakarta dengan kedudukan yang setara dengan Daerah Tingkat I (provinsi);
6. Pada tahun 1966 berdasarkan Lembaran Daerah nomor 4 tahun 1966 jo. Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 16/3/12/1966 tanggal 22 Agustus 1966 sebagaimana Lembaran Daerah Nomor 5 tahun 1966; Jakarta dibagi menjadi lima Daerah Administratif, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat
7. Pada tahun 1999, setelah reformasi dengan UU No. 22 tahun 1999 jo. UU No. 34 tahun 1999, sebutan Pemerintah Daerah diubah menjadi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan wilayah DKI dibagi menjadi 5 Kota Madya dan 1 Kota Administratif; Kota Madya Jakarta Pusat, Kodya Jakarta Utara, Kodya Jakarta Timur, Kodya Jakarta Selatan, Kodya Jakarta Barat dan Kota Administratif Pulau Seribu. 

B.PENGADILAN AGAMA JAKARTA 

Bermula dari surat ketetapan Komisaris Jendral Hindia Belanda tanggal 12 Maret 1828  Nomor 17, khusus untuk Batavia dibentuk satu majlis distrik yang berwenang menyelesaikan semua sengketa keagamaan, soal perkawinan dan warisan. Memang sangat mungkin pengadilan agama sudah ada jauh sebelum itu, namun pengakuan pertama secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda adalah pada tahun 1828 tersebut. Majlis distrik ini dipimpin oleh Komandan distrik sebagai Ketua dibantu oleh para Penghulu dan Kepala Wilayah sebagai anggota.

Majlis Distrik ini pulalah yang menandai awal berdirinya pengadilan agama Jakarta sebagai badan peradilan yang terkait dan berada dalam sistem pemerintahan dan ketata­-negaraan secara formal dengan yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Batavia, Meester Cornelis (Jatinegara), Bekasi, dan Cikarang.  

Pada masa-masa ini Keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Batavia berada dalam ketidak pastian karena masih saja dipersoalkan oleh para politisi dan ahli hukum Belanda tentang perlu dan tidaknya untuk dipertahankan. Atas perjuangan para penghulu dan ulama, maka pada tanggal 19 Januari 1882 Raja Williem II mengeluarkan Konninklijk Besluit (Keputusan Raja Belanda) nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dinyatakan berlaku sejak dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152 tanggal 1 Agustus 1882 yang dalam pasal 1 menegaskan bahwa disamping setiap Landraad (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan satu Raad Agama dengan susunan sebagaimana pasal 2 yang menyatakan bahwa Raad Agama terdiri dari para Penghulu yang diperbantukan kepada Landraad sebagai ketua dan ulama Islam sebagai anggota. 

Dengan demikian untuk Batavia Pengadilan Agama yang tahun 1828 berbentuk majlis distrik yang diketuai oleh komandan distrik, maka pada tahun 1882 telah berubah menjadi Pengadilan agama versi Stb 1882 nomor 152 yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim dan Presiden Raad Agama dengan didampingi oleh para ulama sebagai anggota.  

      RAAD AGAMA MEESTER CORNELIS

Di mana persisnya letak kantor Pengadilan Agama Jakarta, sejak awal-awal didirikan, sampai saat ini belum ada informasi yang pasti. Yang jelas bahwa sampai tahun 1942 sebagaimana dokumen yang tersimpan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, nama Pengadilan Agama Jakarta menggunakan nama Raad Agama Meester Cornelis. Dari dokumen ini dapat diperoleh informasi pula bahwa yurisdiksi Raad Agama Meester Cornelis meliputi Kota Praja Meester Cornelis yang mewilayahi kawedanan Meester Cornelis sendiri, kawedanan Kebayoran, Kawedanan Bekasi dan Kawedanan Cikarang serta seluruh wilayah Kota Praja Batavia. 

Raad Agama di Meester Cornelis, dengan demikian merupakan raad agama untuk dua wilayah kota Praja, yakni kota praja Batavia dan kota praja Meester Cornelis sendiri yang status kota prajanya baru diresmikan pada tahun 1905 oleh Gubernur jendral di Batavia,  hingga kotapraja Meester Cornelis ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten pada tahun 1924 dan dicabut kembali status tersebut untuk kemudian digabung menjadi satu dengan Batavia  pada 1 Januari 1936. Jadi pengadilan agama jakarta adalah Raad Agama di Meester Cornelis. 

Pada saat kekuasaan atas Batavia diambil alih oleh kolonial bala tentara Dai Nippon pada tahun 1942, oleh Jepang nama Batavia diganti dengan nama Jakarta dan nama Meester Cornelis dikembalikan kepada nama Jatinegara sekaligus merubah status Meester Cornelis menjadi Siku atau Kawedanan bersama-sama dengan pembentukan Kawedanan Penjaringan, Kawedanan Mangga Besar, Kawedanan Tanjung Priuk, Kawedanan Tanah Abang, Kawedanan Gambir dan Kawedanan Pasar Senen. Kemudian berdasarkan UU yang diterbitkan oleh Bala Tentara Jepang Nomor 14 tahun 1942, nama Raad Agama Meester Cornelis secara formal diubah menjadi Sooryo Hooin Jakarta (rapat agama Jakarta), meskipun di tengah-tengah masyarakat sebutan Sooryo Hooin sebagai ganti Raad Agama belum sempat dikenal secara meluas. 

      PERUBAHAN NAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA

Nama Pengadilan Agama Jakarta dalam bentuknya yang pertama sebelum masuknya kekuasaan VOC belum diketahui hingga kini, mungkin karena bentuknya yang sangat sederhana atau mungkin masih mengikuti nama pengadilan surambi sebagai mana sebutannya dipusat pemerintahan kesultanan Demak dan Mataram tatkala Jakarta masih bernama Jayakarta atau telah bernama Pengadilan Agama sebagaimana hasil penelitian Departemen Agama bahwa  pada abad ke 17 di Jawa Barat ternyata telah ada pengadilan dengan nama Pengadilan Agama. Untuk Jakarta yang selalu menjadi Ibu kota sejak berada di dawah kekuasaan Kolonial Belanda, nama Pengadilan Agama telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perubahan nama Jakarta sebagai Ibukota sebagai berikut:

1.  Sebelum tahun 1828 belum diketahui namanya secara resmi

2.  Pada tahun 1828 sampai dengan1882 bernama Majlis Distrik.

3.  Pada tahun 1882 sampai dengan tahun 1942 bernama Priesterraad atau Penghoeloegerecht atau Raad Agama berkedudukan di  Meester Cornelis (Jatinegara), Jakarta Timur

4.  Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 bernama Sooryo Hooin Jakarta, berkedudukan di Jl Bekasi Timur no. 76, Jatinegara, Jakarta Timur

5.  Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 bernama Pengadilan Agama Kota Jakarta, berkedudukan di Kramat Pulo, Gg. H. Minan, Senen, Jakarta Pusat (1945 – 1957), kemudian pindah kedudukannya di Jl. Kemakmuran no.24, Jakarta Pusat(1957 – 1959)

6.  Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1966 bernama Pengadilan Agama Istimewa Jakarta berkedudukan di Bidara Cina, no. 64, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

7.  Pada tanggal 17 Januari 1967 dengan Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 1967 tertanggal 17 Januari 1967, bernama Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan sekaligus sebagai Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berkedudukan di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaludin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan yurisdiksi khusus untuk  wilayah Jakarta Pusat dan sebagai Pengadilan induk bagi 4 kantor cabang Pengadilan Agama dengan wilayah yurisdiksi meliputi wilayah administratif masing yakni:

1.  Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

2.  Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

3.  Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan

4.  Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat. 

C.TANGGAL DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Pada awalnya, dahulu,  Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama Majlis Distrik sebagaimana nama awal pada saat didirikan oleh Kolonial Belanda pada tahun 1828 yang kemudian bernama Priesterraad atau Penghoeloe gerecht atau Raad Agama berdasarkan stb 1882 No. 152. Selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang merupakan penerus dan pelanjut bagi Pengadilan Agama  Jakarta  sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1967, maka sejak tanggal 17 Januari 1967 Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya sebagai pengadilan induk yang memiliki empat kantor cabang Pengadilan. Oleh karena Majlis Distrik didirikan berdasarkan Ketetapan Komisaris Jendral Hindia Belanda No. 17 tanggal 12 Maret 1828, maka selayaknya tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari Kelahiran Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun para tokoh yang pernah memimpin Pengadilan Agama Jakarta sebelum kemerdekaan sampai saat ini yang dapat diketahui adalah Presiden Raad Agama periode 1920 sampai dengan 1946, yakni: KH. Abdul Aziz dan KH. Abdul Mutholib dengan hakim-hakim anggota terdiri dari: KH. Muhammad Enceng, KH. Muhammad, KH. Abdul Halim, dan KH. Abdullah. Kedua Presiden (Ketua) Raad Agama dan para hakim Agama tersebut sampai saat ini belum diketahui identitas lengkap dan riwayat hidupnya. Oleh karena itu kepada siapapun yang mengetahui dapat kiranya menyampaikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk diabadikan dalam tulisan ini.

Di bawah ini adalah para tokoh yang pernah memimpin Pengadilan Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah Indonesia merdeka:

1.  KH. Ahmad Shodri, Ketua Pengadilan Agama Kota Jakarta periode 1950 sampai dengan 1956, berkantor di Keramat Pulo, Gg. H. Minan Nomor 5, Senen, Jakarta Pusat.

2.  KH. Abdullah Hasan, Ketua Pengadilan Agama Kota Jakarta, periode 1957 sampai dengan 1959, berkantor di Jalan Kemakmuran Nomor 24, Jakarta Pusat.

3.  KH. Abdul Syakur Chairi, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta periode 1960 sampai dengan 1962, berkantor di Bidara Cina Nomor 64, Jatinegara, Jakarta Timur.

4.  KH. Much. Muchtar, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya periode 1962 sampai dengan 1975, berkantor di Bidara Cina 64, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Pengadilan Agama Induk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5.  Drs. Muhail, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya/Pengadilan Agama Jakarta Pusat Pusat periode 1975 sampai dengan 1982, berkantor di Bidara Cina 64, Jatinegara, Jakarta Timur, kemudian pada tahun 1982 pindah ke Jl. KH. Mas Mansur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

6.  Drs. Jabir Mansyur, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya/Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1982 sampai dengan 1986, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

7.  Drs. Supangat, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1987 sampai dengan 1992, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

8.  Drs. H. Muh. Rum Nessa S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1992 sampai dengan 1998, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

9.  KH. Salim Abdul Samad, S.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1998 sampai dengan 2000, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

10. Drs. H. M. Said Munji S.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2000 sampai dengan 2004, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H.  Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

11. Drs. M. Abu Dawud, S.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2004 sampai dengan 2005, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

12. Dra. Hj. Djazimah Muqoddas, SH., M.Hum. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2005 sampai dengan 2006, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

13. Dr. H. Arsyad Mawardi, SH., M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2006 sampai dengan 2008, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

14. Drs. H. Masrum M. Noor, M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2008 sampai dengan 2011 , berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

15. Drs. Tata Sutayuga, SH., M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2011 sampai dengan 2013, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg H. Awaluddin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat.

16. Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2013 sampai dengan 2015, berkantor di Jl. Rawasari Selatan Nomor 51, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

17. Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2015 sampai dengan 2019, berkantor di Jl. Rawasari Selatan Nomor 51, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

18. Dr. Drs. H. Sirajuddin Sailellah, S.H., M.HI. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2019 sampai dengan 2021, berkantor di Jl. Rawasari Selatan  Nomor 51, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

19. Dr. H. Muslikin, M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2021 sampai dengan 2022, berkantor di Jl. Rawasari Selatan  Nomor 51, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

20. Drs. H. Gunawan, M.H. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2022 sampai dengan saat ini, berkantor di Jl. Rawasari Selatan  Nomor 51, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.