logo mahkamah agung website ramah difable

PENGUMUMAN SELEKSI PETUGAS LAYANAN POSBAKUM

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun anggaran 2018 akan menerima 1 (satu) Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018, dengan ini mengundang kepada lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Perguruan Tinggi, untuk mendaftar sebagai Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Tahun 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :
Read More...

MARI – Supreme Judicial Council Kuwait Tandatangani Letter of Intend Kerja Sama Bidang Peradilan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. mengadakan kunjungan kerja ke Kuwait pada 9-11 Desember 2017. Kunjungan yang diinisiasi oleh MA RI dan Supreme Judicial Council of The State of Kuwait (SJC Kuwait) ini dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja sama di bidang hukum dan peradilan khususnya dalam hal capacity building dan pembinaan profesionalisme aparat peradilan kedua belah pihak. Program utama Ketua MA RI selama tiga hari di Kuwait mencakup pertemuan dengan Chief Justice SJC Kuwait, Y.M. Yousef Jasem Al-Mutawa, Minister of Justice, Y.M. Dr. Faleh Abdullah Al-Azab dan Director of Kuwait Institute for Judicial and Legal Studies, (KIJLS) Mr. Owaid Al-Thuwaimar.
Read More...

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Posbakum PAJP TA 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Petugas Layanan Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018
Read More...

Pengumuman Hasil Seleksi Petugas Layanan Posbakum

Pengumuman Hasil Seleksi Petugas Layanan Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018
Read More...


HAK-HAK PENCARI KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

  • Berhak memperoleh Bantuan Hukum;
  • Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;
  • Berhak segera diadili oleh pengadilan;
  • Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;
  • Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
  • Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;
  • Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;
  • Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;
  • Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
  • Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;
  • Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;
  • Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;
  • Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;
  • Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan;
  • Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
  • Berhak segera menerima atau menolak putusan;
  • Berhak minta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat;
  • Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
  • Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
  • Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.


HAK-HAK PENCARI KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN

  • Meminta bantuan ahli hukum untuk jadi kuasa hukum;
  • Suara, baik untuk menuntut atau untuk membela, bagi penggugat hak mengajukan gugat, replik, rereplik jika perlu dan bagi tergugat hak jawab, duplik dan reduplik jika perlu;
  • Mengajukan alat-alat bukti;
  • Mendengar pembacaan putusan atau melalui pemberitahuan;
  • Upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun PK.


HAK-HAK MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan, sebagaimana pasal 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia n
omor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang meliputi:

  • Informasi tertentu mengenai perkara;
  • Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;
  • Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;
  • Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara bagi pihak-pihak yang berperkara;
  • Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan.

Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari surat keputusan tersebut di atas.