logo mahkamah agung website ramah difable

PENGUMUMAN SELEKSI PETUGAS LAYANAN POSBAKUM

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun anggaran 2018 akan menerima 1 (satu) Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018, dengan ini mengundang kepada lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan lembaga konsultasi dan bantuan hukum Perguruan Tinggi, untuk mendaftar sebagai Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Tahun 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut :
Read More...

MARI – Supreme Judicial Council Kuwait Tandatangani Letter of Intend Kerja Sama Bidang Peradilan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Prof. Dr. H. Muhamad Hatta Ali, S.H., M.H. mengadakan kunjungan kerja ke Kuwait pada 9-11 Desember 2017. Kunjungan yang diinisiasi oleh MA RI dan Supreme Judicial Council of The State of Kuwait (SJC Kuwait) ini dimaksudkan untuk membangun kerangka kerja sama di bidang hukum dan peradilan khususnya dalam hal capacity building dan pembinaan profesionalisme aparat peradilan kedua belah pihak. Program utama Ketua MA RI selama tiga hari di Kuwait mencakup pertemuan dengan Chief Justice SJC Kuwait, Y.M. Yousef Jasem Al-Mutawa, Minister of Justice, Y.M. Dr. Faleh Abdullah Al-Azab dan Director of Kuwait Institute for Judicial and Legal Studies, (KIJLS) Mr. Owaid Al-Thuwaimar.
Read More...

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Posbakum PAJP TA 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Petugas Layanan Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018
Read More...

Pengumuman Hasil Seleksi Petugas Layanan Posbakum

Pengumuman Hasil Seleksi Petugas Layanan Posbakum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018
Read More...


 

SK. Pembentukan Zona Integeritas
Rencana Kerja
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Naskah Perjanjian
Fakta Integritas
Penetapan Kinerja
Piagam
Spanduk
Blanko Formulir
SK. Pembentukan TIM Pengendalian Gratifikasi
Pedoman Pemberlakuan Pengendalian Gratifikasi
SK. Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
Sosialisasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
SK. Pemberlakuan Pedoman Benturan Kepentingan
Pedoman Role Model
Sosialisasi Pemilihan Role Model
SK. Pengangkatan Role Model
Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan

Prosedur Persidangan

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat

    Panggilan untuk menghadiri persidangan.

2. Tahapan Persidangan:

a. Upaya perdamaian

b. Pembacaan permohonan atau gugatan

c. Jawaban Termohon atau Tergugat

d. Replik Pemohon atau Penggugat

e. Duplik Termohon atau Tergugat

f. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)

g. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)

h. Musyawarah Majelis

i. Pembacaan Putusan/Penetapan

3. Mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama :

a. Menetapkan hari sidang ikrar talak.

b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak

c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan    sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai

6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.